•  
  •  ,

Senin, 07 Mei 2012 - 07:02:05 WIB
RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (RUU ASN)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sosialisasi - Dibaca: 14564 kali

RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
(RUU ASN)

DPR RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon Aparatur Sipil Negara terutama dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan PTT Pemerintah yang bekerja pada Instansi Pemerintah
Rancangan Undang-undang ini berasal dari hak inisiatif DPR RI dan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan ditingkat pemerintah pusat dengan mempertimbangkan masukan serta saran yang konstruktif dari daerah.
Masalah yang dianggap mendasar dan perlu mendapat perhatian untuk ditinjau kembali serta diadakan perubahan, adalah meliputi :
1.    Kedudukan, peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menurut penglihatan kedepan akan menjadi lembaga yang “ Super Body” dan dikhawatirkan nanti akan berbenturan dengan peran dan fungsi kelembagaan yang sudah ada (Kementrian/Pemprov/Pemkab/Pemkot) (pasal 25 ayat 30)
2.    Pengangkatan Jabatan Eksekutif Senior (JES) dapat dari kalangan Non PNS/Non Jabatan karir, hal ini kedepan dikhawatirkan akan sarat dengan muatan politis (Politisasi Birokrasi) untuk kepentingan partai politik yang berkuasa. (pasal 19 ayat 2)
3.    Bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri dari Jabatan Adminitrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Eksekitif Senior sehingga kedepan tidak ada lagi jabatan struktural untuk eselon III dan IV. Penghapusan eselonering jabatan struktural ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak jelasan dalam pelayanan publik. Sebagaimana dicontohkan bahwa di daerah ada eselon III/IV yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu Camat, apabila eselon III/IV  ini dihilangkan maka haruskah camat dan Lurah dijadikan jabatan fungsional ?
4.    Sosialisasi pada masyarakat PNS yang hingga saat ini belum pernah dilakukan, penetapan dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pemberlakuan yang tidak terstruktur akan menimbulkan kerawanan, salah penafsiran dalam tataran implementasinya sehingga perlu adanya tahapan masa peralihan.
5.    Pola pikir yang destruktif atau berupa usul penolakan terhadap pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dapat diantisipasi dengan adanya sumbang saran dan pemikiran yang positif, konstruktif bagi perbaikan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai unsur dan elemen birokrasi (Pemerintah Pusat dan KOPRI) termasuk dari pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota.

(Sumber dari RUU ASN
dan hasil rapat Pimpinan BKD sejabar)