•  
  •  ,

Bapertarum
Diposting tanggal: 07 Maret 2012

Pengembalian Tabungan (TAPERUM)

Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan bantuan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah memanfaatkan pinjaman.
   

PERSYARATAN

    Mengisi formulir, kemudian meminta rekomendasi dan tanda tangan serta stempel dari pejabat Bidang kepegawaian yang mempunyai contoh tanda tangan di kantor bank BRI setempat. Bagi institusi atau unit kerja yang berada di propinsi atau kabupaten atau kota yang tidak di bawah Pemda, harus diverifikasi oleh Kepala Instansi atau Unit Kerja dan Kepala BPD setempat
    Membawa Kartu Pegawai (asli) dan foto copy-nya
    Membawa Kartu Tanda Penduduk (asli) yang masih berlaku dan foto copy-nya
    Foto copy Surat Keputusan pensiun yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang
    Foto copy Surat Keputusan Golongan (periode 1 Januari 1993 sampai dengan pensiun) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang

TAMBAHAN PERSYARATAN

    Bagi pengurusannya diwakilkan: Membawa Surat Kuasa (asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak
    Bagi Pensiun sebelum 1 Juli 2003: Membawa Voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut foto copy-nya
    Bagi pensiun karena berhenti bekerja oleh karena sebab lain: Membawa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) asli berikut foto copy-nya
    Bagi berhenti bekerja karena meninggal dunia:

 

        Foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang.
        Foto copy Surat Keterangan Hak Waris dari Camat yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang


PROSEDUR PENCAIRAN

    PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan di kantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di instansi masing -masing
    Mengisi formulir pengembalian tabungan dan kemudian meminta tanda tangan, rekomendasi serta stempel dari pejabat yang berwenang
    Formulir pengembalian tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke kantor Bank BRI setempat guna dicairkan dana Pengembalian Tabungannya
    Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI

 

PERHITUNGAN DAN BESARAN IURAN

    Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu :
        Golongan I : Rp 3.000,-
        Golongan II : Rp 5.000,-
        Golongan III : Rp 7.000,-
        Golongan IV : Rp 10.000,-
    Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab yang lain serta ditambah dengan jasa tabungan 12%

 WAKTU, PENERIMA DAN TEMPAT PENGEMBALIAN TABUNGAN


Pengembalian Tabungan dilakukan pada saat Pegawai Negeri Sipil berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab yang lain. Yang berhak mendapatkan Pengembalian Tabungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan atau menerima bantuan dan yang pernah memanfaatkan Pinjaman dari Bapertarum-PNS.
Pengembalian tersebut dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sistem online


Bantuan Uang Muka KPR

Bantuan Uang Muka adalah bantuan yang diberikan dalam rangka
membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan
melalui KPR dan pembelian Rumah Dinas dari pemerintah


BESARAN BANTUAN
Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS
•    Rp. 1,2 juta untuk golongan I
•    Rp. 1,5 juta untuk golongan II
•    Rp. 1,8 juta untuk golongan III
•    Rp. 2,1 juta untuk golongan IV

 

PERSYARATAN PENGAJUAN

    PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan PNS-nya
    PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan PNS-nya minimal 5 tahun
    PNS yang belum memiliki rumah
    PNS aktif golongan I, II, III dan IV dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006
    Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun
    Apabila suami dan istri keduanya Pegawai Negeri Sipil, yang berhak mendapat bantuan perumahan hanya salah satu, sedangkan Tabungan
    Perumahan-PNS yang satunya dikembalikan pada saat pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab - sebab yang lain

CATATAN TAMBAHAN

    Formulir dan berkas persyaratan yang sudah lengkap diaukan ke BAPERTARUM-PNS Pusat di Jakarta atau melalui Pengembang yang kemudian diteruskan ke BAPERTARUM-PNS Pusat untuk dilakukan proses diverifikasi
    Berdasarkan verifikasi data PNS, BAPERTARUM-PNS mengeluarkan Surat
    Pencairan Dana atau SPD kepada Bank BTN untuk dibayarkan ke nomor rekening
    pemohon atau rekening Pengembang bila ada Standing Instruction)

PROSEDUR PENGAJUAN

    Mengisi Formulir Permohonan dan rekomendasi oleh atasan langsung (klik di sini untuk mendownload formulir: dok/2007/09/formulir_bum.zip)
    Surat Pernyataan bahwa belum memiliki rumah dan belum pernah mendapat bantuan perumahan dengan materai secukupnya
    Foto copy Kartu pegawai dan SK kepangkatan terakhir
    Foto copy Kartu pegawai suami atau istri jika keduanya Pegawai Negeri Sipil
    Foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir kelurahan setempat
    Surat Keterangan mengenai status tempat tinggal saat ini oleh RT, RW dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, dan harus sesuai dengan alamat KTP
    Foto copy Akad Perjanjian Kredit yang dilegalisir oleh bank yang menerbitkan kredit Kepemilikan Rumah
    Foto copy Surat Alih Debitur yang dilegalisir, apabila terjadi pengalihan kredit
    Foto copy Surat Perjanjian Sewa-Beli Rumah Negara yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkannya
    Foto copy Buku Tabungan atas nama pemohon, halaman depan dan halaman pertama
    Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, apabila Akad Perjanjian Kredit tersebut atas nama suami atau istri dari pemohon
    Surat Kuasa Pencairan bagi Developer yang mengurus permohonan bantuan

 

Sosialisasi Layanan Bapertarum silahkan unduh disini