•  
  •  ,

Program dan Kegiatan
Diposting tanggal: 05 Maret 2012

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, maka ditetapkan serangkaian program untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan tersebut sebagai berikut:
-    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-    Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-    Program peningkatan Disiplin aparatur
-    Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
-    Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
-    Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-    Program Pendidikan Kedinasan
-    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-    Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

A. Kebijakan

Kebijakan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang ingin dicapai adalah :

  1. Melaksanakan pengadaan/ recruitment pegawai dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
  2. Menganalisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
  3. Melaksanakan mutasi/rotasi pegawai dan penempatan pegawai sesuai kompetensi;
  4. Melaksanakan dan memberikan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian;
  5. Meningkatkan akurasi data dan pelaporan;
  6. Mengembangkan system peyelenggaraan diklat;
  7. Meningkatkan kompetensi pegawai dan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar  dan kursus-kursus.
  8. Melakukan penegakan hukum dan pembinaan disiplin pegawai;
  9. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.


C. Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang ingin dilaksanakan adalah sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyelenggarakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi ke sesama di bidang kepegawaian;
  4. Menyelenggarakan pelaksanaan inventaris barang;
  5. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan badan;
  6. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian badan;
  7. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan badan;
  8. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan;
  9. Menyelenggarakan penyusunan Perencanaan Kinerja;
  10. Menyelenggarakan penyusunan Program kerja;
  11. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  12. Menyelenggarakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA);
  13. Menyelenggarakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  14. Menyelenggarakan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  15. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  16. Menyelenggarankan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  17. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat;
  18. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa komunikasi,  sumber daya air dan listrik;
  19. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
  20. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  21. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
  22. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  23. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  24. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  25. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
  26. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  27. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  28. Menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  29. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/ teknis perkantoran;
  30. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  31. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan mebeleur;
  32. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
  33. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;
  34. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  35. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
  36. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
  37. Menyelenggarakan kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun;
  38. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
  39. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  40. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  41. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  42. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja (LAKIP);
  43. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan networking/sistem jaringan informasi, homepage dan web site;
  44. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
  45. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan penjenjangan struktural;
  46. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan keterampilan profesionalisme;
  47. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah;
  48. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan structural bagi PNS daerah;
  49. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah;
  50. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah;
  51. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier PNS;
  52. Menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan calon PNS;
  53. Menyelenggarakan kegiatan penempatan PNS;
  54. Menyelenggarakan kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;
  55. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
  56. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan PNS;
  57. Menyelenggarakan kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk  tugas belajar;
  58. Menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
  59. Menyelenggarakan kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai;
  60. Menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan penyelenggarakan penerimaan praja IPDN;
  61. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat);
  62. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan diklat;
  63. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan data mengenai pengangkatan dan penghentian dalam jabatan;
  64. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemindahan pegawai dan status PNS;
  65. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan nota peringatan kepada pejabat fungsional yang harus sudah memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
  66. Menyelenggarakan penyiapan keputusan bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal pengengkatan pertama dalam jabatan fungsional;
  67. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan, penyiapan dan penyimpanan data pegawai dalam rangka pembinaan pegawai;
  68. Menyelenggarakan pelaksanaan penyimpanan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembinaan disiplin PNS, pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan hukum dan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai;
  69. Menyelenggarakan pengurusan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
  70. Menyelenggarakan pengurusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/ suami;
  71. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data serta penyiapan data pegawai dalam rangka pengupayaan kesejahteraan PNS;
  72. Menyelenggarakan pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data/ informasi kepegawaian;
  73. Menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan administrasi bantuan tabungan perumahan bapertarum/ taperum;
  74. Menyelenggarakan pengurusan cuti pegawai;
  75. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  76. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan guna penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  77. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan propinsi atau dengan kabupaten/ kota lainnya dalam rangka pengiriman atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  78. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur;
  79. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  80. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas belajar;
  81. Menyelenggarakan pelaksanaan ijin belajar;
  82. Menyelenggarakan pelaksaaan pemantauan dan evaluasi terhadap alumni pendidikan dan pelatihan aparatur;